ISD 3

UNIVERSITAS GUNADARMA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

“KASUS INTERNASIONAL”

Disusun Oleh:

Nama                   : Khoiruddin Magribi

NPM                    : 15114868

Jurusan                : Sistem Informasi

Dosen                  : Aulliya Ar Rahma

                      “ILMU SOSIAL DASAR”

Analisis Kasus Pembantaian Sabra dan Shatila pada bulan September 1982, di Beirut, Lebanon

Pembantaian Sabra dan Shatila/Chatila terjadi pada September 1982, di Beirut, Lebanon yang saat itu diduduki oleh Israel. Pembantaian ini dilakukan oleh para milisi Kristen Maronit Lebanon atas para pengungsi Palestina di kamp-kamp pengungsi Sabra dan Shatila. Pasukan-pasukan Maronit berada langsung di bawah komando Elie Hobeika yang belakangan menjadi anggota parlemen Lebanon, dan pada tahun 1990-an juga menjadi seorang menteri di kabinet Lebanon.

 

Sepanjang peristiwa ini, kamp-kamp ini dikepung oleh tentara-tentara Israel, dan para milisi itu dikirim oleh Israel untuk mencari anggota-anggota PLO. Sejauh mana Israel bersalah dalam pembantaian ini banyak diperdebatkan, dan Israel menyangkal bahwa pihaknya bertanggungjawab langsung. Namun temuan-temuan membuktikan bahwa orang-orang Israel, antara lain Ariel Sharon, secara tidak langsung bertanggungjawab.

 

Sejak 1975 hingga 1990, Lebanon terlibat dalam perang saudara antara kelompok-kelompok yang bersaingan, dan didukung oleh sejumlah negara tetangga. Orang-orang Kristen Maronit, yang dipimpin oleh partai Falangis dan milisi, mula-mula bersekutu dengan Suriah, dan kemudian dengan Israel, yang mendukung mereka dengan senjata dan latihan untuk memerangi fraksi PLO (Organisasi Pembebasan Palestina). Sementara itu, fraksi-fraksi yang lainnya bersekutu dengan Suriah, Iran dan negara-negara lain di wilayah itu. Selain itu, sejak 1978 Israel telah melatih, mempersenjatai, memasok dan menyediakan seragam bagi Tentara Kristen Lebanon Selatan, yang dipimpin oleh Saad Haddad.

Pertempuran dan pembantaian antara kelompok-kelompok ini mengakibatkan korban hingga ribuan orang. Beberapa pembantaian yang terjadi selama periode ini termasuk Pembantaian Karantina (Januari 1976) oleh pihak Falangis terhadap para pengungsi Palestina, pembantaian Damour (Januari 1976) oleh PLO terhadap orang-orang Maronit dan Pembantaian Tel el-Zaatar (Agustus 1976) oleh Falangis terhadap pengungsi-pengungsi Palestina. Dua penyerbuan besar atas Lebanon oleh Israel (1978 dan 1982) mengakibatkan tewasnya 20.000 orang, kebanyakan kaum sipil Lebanon dan Palestina. Jumlah keseluruhan korban di Lebanon selama masa perang saudara ini diperkirakan sampai 100.000 orang.

 

Sabra adalah nama dari sebuah pemukiman miskin di pinggiran selatan Beirut Barat, yang bersebelahan dengan kamp pengungsi UNRWA Shatila yang dibangun untuk para pengungsi Palestina pada 1949. Selama bertahun-tahun penduduk dari kedua wilayah ini menjadi semakin bercampur, sehingga istilah "kamp Sabra dan Shatila" menjadi biasa. Penduduknya membengkak oleh karena pengungsi-pengungsi Palestina dan Syi'ah dari selatan yang melarinkan diri dari perang.

 

PLO telah menggunakan Lebanon selatan sebagai pangkalan untuk penyerangan-penyerangan mereka atas Israel, dan sebagai balasan Israel mengebomi posisi-posisi di Lebanon selatan. Upaya-upaya pembunuhan atas Duta besar Israel, Shlomo Argov di London pada 4 Juni menjadi sebuah alasan peperangan (meskipun pada akhirnya ternyata ini dilakukan oleh sebuah kelompok yang memusuhi PLO, Abu Nidal) dan mengubah saling permusuhan ini menjadi perang besar-besaran. Pada 6 Juni 1982, Israel menyerang Lebanon dengan 60.000 pasukan dalam suatu tindakan yang dikutuk oleh Dewan Keamanan PBB. Dua bulan kemudian, di bawah suatu kesepakatan gencatan senjata yang disponsori AS yang ditandatangani pada akhir Agustus, PLO setuju untuk menyerahkan Lebanon kepada pengawasan internasional, dan Israel setuju untuk tidak menyerang lebih jauh ke Beirut, dan menjamin keamanan warga sipil Palestina yang tertinggal di kamp-kamp pengungsi.

 

Pada 23 Agustus 1982, Bachir Gemayel, yang sangat populer di antara kaum Maronit, terpilih menjadi Presiden Lebanon oleh Dewan Nasional. Israel telah mengandalkan Gemayel dan pasukan-pasukannya sebagai suatu kekuatan tandingan terhadap PLO.

 

Pada 1 September, evakuasi para pejuang PLO dari Beirut selesai. Dua hari kemudian, Israel mengerahkan angkatan bersenjatanya di sekitar kamp-kamp pengungsi. Hal ini jelas merupakan pelanggaran atas kesepakatan gencatan senjata, tetapi Israel tidak diminta mengundurkan diri oleh tentara-tentara pengawas internasional yang mengawasi penarikan mundur PLO dan menjamin keamanan para pengungsi Palestinayang tertinggal pada 11 September, setelah penarikan yang lebih awal dari pasukan-pasukan AS.

 

Hari berikutnya Ariel Sharon, menteri pertahanan Israel pada waktu itu, mengklaim bahwa 2.000 pejuang PLO masih berada di Beirut. Klaim ini dibantah oleh pihak Palestina. Perdana Menteri Israel Menachem Begin membawa Gemayel ke Nahariya dan dengan keras mendesaknya untuk menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Menurut sejumlah sumber, ia pun menuntut diterimanya kehadiran militer di Lebanon selatan di bawah pengawasan Mayor Saad Haddad (seorang pendukung Israel), dan tindakan dari Gemayel untuk memindahkan para pejuang Palestina yang menurut Israel masih bersembunyi di kamp-kamp pengungsi, termasuk Sabra dan Shatila.

 

Namun, kaum Falangis, yang sebelumnya bersatu sebagai sekutu Israel yang dapat diandalkan, kini terpecah karena berkembangnya aliansi dengan Suriah, yang menentang Israel. Gemayel kini harus mengimbangi kepentingan-kepentingan dari banyak fraksi yang bersaing di Lebanon. Selain itu, menurut sejumlah laporan saksi mata, ia secara pribadi merasa tersinggung atas apa yang dilihatnya sebagai sikap yang sok dari Begin atas dirinya. Ia menolak tuntutan-tuntutan Israel untuk menandatangani perjanjian itu ataupun memberikan kuasa untuk dilakukannya operasi militer di kamp-kamp pengungsi.

 

Pada 14 September 1982, Gemayel dibunuh dalam sebuah ledakan hebat yang menghancurkan markas besarnya. Para pemimpin Palestina dan Muslim menyangkal bahwa mereka bertanggung jawab. Namun Ariel Sharon mempersalahkan orang-orang Palesina, sehingga membangkitkan kemarahan kaum Falangis terhadap mereka.

 

Hari berikutnya, 15 September, tentara Israel menduduki kembali Beirut Barat, membunuh 88 orang dan melukai 254 orang. Tindakan Israel ini melanggar perjanjiannya dengan AS untuk tidak menduduki Beirut Barat. AS pun telah memberikan jaminan tertulis bahwa AS akan menjamin perlindungan warga Muslim di Beirut Barat. Pendudukan Israel juga melanggar perjanjian perdamaiannya dengan tentara-tentara Muslim di Beirut dan dengan Suriah.

 

Menachem Begin membenarkan pendudukan Israel sebagai "hal yang perlu untuk mencegah langkah-langkah balasan oleh orang-orang Kristen terhadap orang Palestina" dan untuk "menjaga keamanan dan kestabilan setelah pembunuhan Gemayel." Namun, beberapa hari kemudian, Sharon mengatakan kepada Knesset, parlemen Israel: "Masuknya kita ke Beirut Barat dimaksudkan untuk memerangi infrastruktur yang ditinggalkan oleh para teroris."

 

Tentara Israel kemudian melucuti senjata para milisi yang tidak pro Israel maupun warga sipil di Beirut Barat, semampu mereka, sementara membiarkan para milisi Falangis Kristen di Beirut Timur tetap bersenjata lengkap.

 

Ariel Sharon kemudian mengundang satuan-satuan milisi Falangis Lebanon untuk memasuki kamp-kamp pengungsi Sabra dan Shatila untuk membersihkannya dari para teroris. Di bawah rencana Israel, tentara-tentara Israel akan mengontrol daerah sekeliling kamp-kamp pengungsian itu dan memberikan dukungan logistik sementara milisi Falangis memasuki kamp-kamp itu, mencari para pejuang PLO dan menyerahkannya kepada pasukan-pasukan Israel.

 

Namun pada akhirnya tidak seorangpun yang diserahkan kepada pasukan-pasukan Israel. Tak ada pertempuran ataupun senjata yang ditemukan di kamp-kamp itu. Dokumen-dokumen yang diajukan kepada tuntutan atas kejahatan-kejahatan perang di Belgia terhadap Ariel Sharon konon memperlihatkan bahwa kalim mengenai kehadiran para pejuang PLO di kamp-kamp itu hanyalah sebuah cerita rekaan yang disiapkan oleh Israel.

 

Perintah Sharon kepada para milisi Falangis menekankan bahwa militer Israel berkuasa atas seluruh pasukan di daerah itu. Militer Israel telah sepenuhnya mengepung dan menyegel kamp-kamp itu dan mendirikan pos-pos pengintaian di atap gedung-gedung tinggi di sekitarnya pada 15 September. Hari berikutnya Israel mengumumkan bahwa mereka telah mengendalikan semua posisi penting di Beirut. Militer Israel bertemu sepanjang hari dengan pucuk pimpinan Falangis untuk mengatur rincian operasi. Selama dua malam berikutnya, sejak senja hingga larut malam, militer Israel menembakkan cahaya-cahaya suar di atas kamp-kamp itu.

 

Pada malam 16 September, 1982, para milisi Falangis di bawah komando Elie Hobeika, memasuki kamp-kamp itu. Selama 36 hingga 48 jam berikutnya, para milisi Falangis membantai para penghuni kamp pengungsian itu, sementara militer Israel menjaga pintu-pintu keluar dan terus-menerus menembakkan suar di malam hari.

 

Sebuah satuan yang terdiri atas 150 milisi Falangis (termasuk sejumlah pasukan SLA, menurut Saad Haddad, seperti yang dikutip oleh Robert Fisk, dan juga sumber-sumber lainnya) dikumpulkan pada pk. 4 sore. Para milisi ini dipersenjatai dengan senapan, pisau, dan kapak dan memasuki kamp-kamp itu pada pk. 18.00. Seorang perwira Falangis melaporkan 300 pembunuhan, termasuk korban sipil, kepada pos komando Israel pada pk. 20.00, dan lebih jauh melaporkan bahwa pembunuhan-pembunuhan ini berlanjut sepanjang malam. Sebagian dari laporan-laporan ini diteruskan kepada pemerintah Israel di Yerusalem, dan dibaca oleh sejumlah pejabat senior Israel. Pada satu kesempatan, seorang anggota milisi mengirimkan lewat berita pertanyaan kepada komandannya Hobeika tentang apa yang harus dilakukannya dengan kaum perempuan dan anak-anak di kamp pengungsian itu, dan terdengar oleh seorang perwira Israel yang mendengar jawaban Hobeika bahwa “Ini adalah kali terakhir anda mengajukan pertanyaan seperti itu kepada saya, anda tahu benar apa yang harus dilakukan.” Para tentara Falangis kedengaran tertawa di belakang.

 

Sang perwira Israel melaporkan hal ini kepada atasannya, Jenderal Yaron, yang memperingatkan Hobeika agar tidak melukai warga sipil, tetapi tidak mengambil langkah lebih jauh. Letnan Avi Grabowsky dikutip oleh Komisi Kahan bahwa ia melihat (pada hari Jumat itu) pembunuhan atas lima orang perempuan dan anak-anak. Ia berbicara kepada komandan batalyonnya tentang hal ini; ia menjawab “Kita tahu, memang kita tidak menyukainya, dan kita tidak ikut campur.” Pasukan-pasukan Israel yang mengepung kamp-kamp itu bermasa bodoh terhadap para pengungsi yang melarikan diri dari pembantaian itu, seperti yang difilmkan oleh seorang kamerawan Visnews.

 

Para milisi Falangis secara teratur kembali ke satuan-satuan Israel dan diberikan makanan, air, dan amunisi selama pembantaian itu berlangsung. Belakangan sore itu, terjadilah rapat antara Kepala Staf Israel dengan staf Falangis. Menurut laporan Komisi Kahan (berdasarkan laporan seorang agen Mossad), Kepala Staf itu menyimpulkan bahwa kaum Falangis harus “melanjutkan aksi, menyapu bersih kamp-kamp yang kosong di selatan Fakahani sampai besok pukul 5 pagi; pada saat itu mereka harus menghentikan aksi mereka karena adanya tekanan dari Amerika. Ia mengklaim bahwa ia “tidak merasa bahwa sesuatu yang tidak lazim telah terjadi atau akan terjadi di kamp-kamp itu.” Pada rapat itu, ia pun setuju untuk memberikan milisi itu sebuah buldozer, yang konon dimaksudkan untuk merubuhkan bangunan-bangunan.

 

Pada hari Jumat, 18 September, sementara kamp-kamp itu masih disegel, beberapa pengamat independen berhasil masuk. Di antara mereka adalah seorang wartawan Norwegia, diplomat Norwegia, Ane-Karine Arvesen, yang mengamati kaum Falangis pada operasi-operasi pembersihan mereka, yang menyingkirkan mayat-mayat dari rumah-rumah yang dihancurkan di kamp Shatila.”

Pasukan-pasukan Falangis tidak meninggalkan kamp-kamp itu pada pukul 05.00 pagi hari Sabtu, seperti yang diperintahkan. Mereka memaksa mereka yang masih tersisa untuk berbaris keluar dari kamp, dan secara acak membunuhi mereka, sementara yang lainnya dikirim ke stadion untuk diinterogasi. Hal ini berlangsung sehari penuh. Milisi akhirnya meninggalkan kamp pada pukul 08.00 pagi pada 18 September. Wartawan-wartawan asing pertama yang diizinkan masuk ke kamp pada pukul 09.00 pagi menemukan ratusan jenazah yang berserakan di seluruh kamp itu, banyak di antaranya yang terpotong-potong. Berita resmi pertama tentang pembantaian ini disiarkan sekitar tengah hari.

 

Jumlah korban sebenarnya diperdebatkan. Ada kesepakatan umum bahwa jumlah yang pasti sulit ditentukan, karena kondisi yang kacau pada saat dan setelah pembantaian, penguburan, dan penghitungan awal para korban. Selain itu, malah ini juga sangat sensitif secara politis bahkan hingga hari ini. Diperkirakan bahwa sekurang-kurangnya seperempat dari para korban adalah orang Lebanon dan sisanya Palestina. Berikut ini adalah klaim-klaim utama yang disusun berdasarkan jumlah korban:

1.  Surat dari kepala utusan Palang Merah kepada Menteri Pertahanan Lebanon, yang dikutip dalam laporan Komisi Kahan sebagai "bukti 153", menyatakan bahwa wakil-wakil Palang Merah telah menghitung 328 mayat; tetapi komisi ini mencatat bahwa "namun demikian angka ini tidak mencakup semua mayat..."

2. Komisi Kahan mengatakan bahwa, menurut "sebuah dokumen yang tiba di tangan kami (bukti 151), jumlah korban keseluruhan yang tubuhnya ditemukan sejak 18.9.82 hingga 30.9.82 adalah 460". Komisi ini mengklaim bahwa angka ini terdiri dari "jumlah mayat yang dihitung oleh Palang Merah Lebanon, Palang Merah Internasional, Pertahanan Sipil Lebanon, korps medis dari tentara Lebaon, dan oleh keluarga para korban."

3. Angka yang diberikan Israel, berdasarkan intelijen Angkatan Pertahanan Israel (IDF), menyebutkan 700-800 mayat. Menurut pandangan Komisi Kahan, "ini mungkin sekali angka yang paling dekat dengan realitas."

4. Menurut  BBC, "sekurang-kurangnya 800" orang Palestina meninggal.

5. Bayan Nuwayhed al-Hout dalam bukunya Sabra and Shatila: September 1982 (Pluto, 2004) menyebutkan jumlah minimum 1.300 nama korban berdasarkan perbandingan terinci dari 17 daftar korban dan bukti-bukti pendukung lainnya dan memperkirakan jumlah yang bahkan lebih tinggi lagi.

6. Robert Fisk, salah seorang wartawan pertama yang mengunjungi tempat kejadian, mengutip (tanpa membenarkan) para perwira Falangis yang mengatakan bahwa "2.000 'teroris' -perempuan maupun laki-laki- telah terbunuh di Chatila." Bulan Sabit Merah Palestina menyebutkan angka lebih dari 2.000 orang.

7. Dalam bukunya yang diterbitkan segera setelah pembantaian itu, wartawan Israel, Amnon Kapeliouk dari Le Monde Diplomatique, menyimpulkan sekitar 2.000 jenazah yang disingkirkan setelah pembantaian itu menurut sumber-sumber resmi dan Palang Merah dan "perkiraan yang kasar sekali" menduga 1.000-1.500 korban lainnya yang disingirkan oleh para Falangis itu sendiri. Angka keseluruhannya yaitu 3.000-3.500 ini yang sering dikutip oleh orang Palestina. 

Pembantaian ini membangkitkan kemarahan di seluruh dunia. Pada 16 Desember 1982, Sidang Umum PBB mengutuk pembantaian ini dan menyatakannya sebagai suatu tindakan genosida. Namun tidak ada tindakan, baik nasional maupun internasional, yang dilakukan terhadap komandan Falangis, Elie Hobeika, yang terbunuh oleh sebuah bom di Beirut pada 2002.

 

Dalam pernyataan-pernyataan awalnya, pemerintah Israel mula-mula menyatakan bahwa para kritikus yang menganggap bahwa Pasukan Bela Diri Israel (IDF) bertanggungjawab atas kejadian-kejadian di Sabra dan Shatila telah melakukan "tuduhan berdarah terhadap negara Yahudi dan pemerintahnya". Namun demikian, sementara berita tentang pembantaian itu menyebar ke seluruh dunia, kontroversi itu makin berkembang dan pada 25 September, 300.000 orang Israel berdemonstrasi di Tel Aviv menuntut jawaban.

 

Pada 28 September, pemerintah Israel memutuskan untuk membentuk sebuah Komisi Penyelidik, yang dipimpin oleh bekas Hakim Agung Kahan. Laporan itu mencakup bukti-bukti dari para personil pasukan Israel, maupun para tokoh politik dan perwira Falangis. Dalam laporan itu, yang diterbitkan pada musim semi 1983, Komisi Kahan menyatakanb bahwa tidak terbukti bahwa satuan-satuan Israel ikut serta langsung dalam pembantaian itu dan bahwa semua itu adalah "tanggung jawab langsung kaum Falangis." Namun demikian, Komisi itu mencatat pula bahwa personil militer Israel sadar bahwa pembantaian itu berlangsung tanpa mengambil langkah-langkah serius untuk menghentikannya, dan bahwa laporan-laporan mengenai pembantaian yang berlangsung itu disampaikan kepada para perwira senior Israel dan bahkan kepada seorang menteri di kabinet Israel. Karena itu, Komisi menyimpulkan bahwa Israel ikut "bertanggung jawab secara tidak langsung". Di antara mereka yang dianggap "bertanggung jawab secara tidak langsung", komisi itu menyimpulkan bahwa Ariel Sharon bertanggung jawab "secara pribadi", dan mengusulkan agar ia dipecat dari kedudukannya sebagai menteri pertahanan. Komisi juga merekomendasikan pemecatan Direktur Intelijen Militer Yehoshua Saguy, dan penurunan pangkat atas Komandan Divisi Amos Yaron sekurang-kurangnya selama tiga tahun. Rekomendasi-rekomendasi ini dilaksanakan. Meskipun Komisi Kahan menyimpulkan bahwa Sharon tidak boleh mengemban jabatan publik lagi, belakangan ia menjadi Perdana Menteri Israel 

Para kritikus laporan komisi itu menunjukkan kenyataan bahwa Israel melakukan investigasi atas dirinya sendiri dan berpendapat bahwa laporan itu merupakan upaya untuk membersihkan nama Israel. Misalnya, Noam Chomsky mengatakan:

 "Laporan Komisi Kahan ini adalah upaya pembersihan nama yang memalukan; lihat Fateful Triangle, chapter 6, and Shimon Lehrer, Ha'ikar Hehaser ("The Missing Crucial-Point"; Amit, Jerusalem, 1983). Dalam analisis kritis yang cermat terhadap kejadian-kejadian sekitar pembantaian itu dan laporan Komisi Kahan, Lehrer memperlihatkan bahwa kesimpulan-kesimpulannya tidak dapat dipertahankan dan berpendapat bahwa, di bawah hukum Israel, Menteri Pertahanan dan Kepala Staf mestinya diganjar hukuman penjara selama 20 tahun atas pembunuhan terencana. Sementara dikritik tajam di Israel, di AS, laporan Komisi Kahan itu digambarkan, tanpa analisis, sebagai laporan yang paling mengesankan dan bahkan hampir menakjubkan."

Sebagian komentator, seperti Noam Chomsky dan Robert Fisk, menyatakan bahwa Israel mestinya dapat mencegah pembantaian itu. Lebih jauh, mereka meragukan bahwa di kamp-kamp itu memang ada anggota PLO, karena:

1. Komisi Kahan mengklaim bahwa pasukan Israel hanya mengirim 150 orang Falangis untuk memerangi anggota PLO yang konon jumlahnya 2.000 orang. Ini tentu suatu keputusan militer yang tidak realistik dan buruk.

 

2. kaum Falangis hanya menderita dua korban, sebuah hasil yang tidak mungkin terjadi dalam sebuah pertempuran yang berlangsung selama 36 jam antara 150 orang militan melawan 2.000 pasukan PLO yang berpengalaman.

 

Para pembela Israel menunjukkan bahwa Israel tidak pernah mengklaim bahwa semua anggota PLO (dan bukan para militan Fatah) itu bersenjata atau berusaha menyusun suatu pertahanan. Selain itu, pada beberapa kesempatan sebelumnya, kaum Falangis digunakan oleh tentara Israel untuk menyaring para anggota PLO dari sisa penduduk Lebanon. Mereka mengklaim bahwa pada kesempatan-kesempatan lain itu, kaum Falangis berperilaku baik. Israel menunjukkan bahwa komandan lapangan Falangis, Elie Hobeika, pada saat itu sudah memelihara hubungan dengan Suriah (ia secara terbuka mengalihkan kesetiaannya kepada Suriah), hingga memberikan kesan bahwa ia mungkin telah menciptakan pembantaian itu sebagai sebuah provokasi politik terhadap sekutu-sekutu Israelnya. Akhirnya, Israel menyatakan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan perintah (pada kesempatan ini maupun yang lainnya) yang akan mengizinkan pembunuhan terhadap kaum sipil yang tidak bersenjata.

 

Namun demikian, Israel telah memberikan komitmen tertulis bahwa ia akan melindungi kaum sipil Palestina (sebagai tanggung jawabnya sebagai kekuatan pendudukan di bawah hukum internasional), namun Israel tidak melakukan apa-apa untuk melindungi warga sipil ketika ia sadar bahwa pembantaian sedang berlangsung.

 

Pada 4 Februari 1983, Der Spiegel (sebuah majalah Jerman terkemuka) memuat sebuah wawancara dengan salah seorang falangis yang ikut serta dalam pembantaian itu. Menurut orang ini, para pasukan Israel berperang bersama-sama kaum falangis serta mengebomi kamp itu untuk menolong mereka mengatasi perlawanan Palestina.

 

Pada 1987, "Time" menerbitkan sebuah laporan yang menyiratkan bahwa Sharon bertanggung jawab secara langsung atas pembantaian-pembantaian itu. Sharon menuntut Time dengan tuduhan pencemaran di pengadilan Amerika dan Israel. Time memenangi tuntutan itu di pengadilan AS karena Sharon tidak dapat membuktikan bahwa Time telah "bertindak dengan maksud jahat," sebagaimana yang diharuskan di bawah undang-undang pencemaran AS, meskipun para juri merasa bahwa artikel itu keliru dan mencemarinya.

 

Israel mulai meninggalkan Beirut tak lama setelah berita tentang pembantaian itu menyebar. Perlindungan kamp-kamp itu dipercayakan kepada Italia. Setelah sejumlah serangan atas pasukan penjaga perdamaian, Italia meninggalkan Lebanon. Keamanan kamp-kamp itu kemudian dipercayakan kepada milisi Amal.

 

Setelah terpilihnya Sharon pada tahun 2001 sebagai Perdana Menteri Israel, kaum keluarga para korban pembantaian ini mengajukan tuntutan di Belgia dan menuduh bahwa ia secara pribadi bertanggung jawab atas pembantaian-pembantaian itu, dengan menggunakan undang-undang yang pertama kali digunakan terhadap mereka yang terlibat dalam Genosida Rwanda. Mahkamah Agung Belgia memutuskan pada 12 Februari 2003 bahwa Sharon (dan mereka yang terlibat lainnya, seperti Jenderal Yaron dari israel) dapat dikenai tuntutan di bawah tuduhan ini. Israel mengklaim bahwa tuntutan ini dilakukan dengan alasan-alasan politis.

 

Sebuah kasus lain diajukan di Belgia yang menyatakan bahwa Presiden George H. W. Bush dan Menteri Luar Negeri Colin Powell bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan perang dalam Perang Irak pertama. AS mempertanyakan yurisdiksi pengadilan Belgia untuk mengadili kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan di tempat lain, dan meminta sekutu-sekutu Eropanya untuk menekan Belgia serta mengancam untuk memindahkan markas besar NATO dari Belgia. Selain itu sejumlah kasus lainnya terhadap para pemimpin dunia, seperti Fidel Castro, Augusto Pinochet, dan Yasser Arafat, juga diajukan di pengadilan Belgia, hingga menimbulkan sejumlah masalah diplomatik. Akhirnya Belgia mengamandemen hukumnya dan menyatakan bahwa pengaduan-pengaduan hak asasi manusia hanya bisa diajukan apabila korban atau tertuduhnya adalah warga Belgia atau sudah lama menjadi penduduk negara itu pada waktu kejahatan yang dituduhkan itu terjadi. Parlemen Belgia juga menjamin kekebalan diplomatik bagi para pemimpin dunia dan pejabat pemerintahan lainnya yang berkunjung ke negara itu.

 

Elie Hobeika, komandan Falangis pada waktu pembantaian itu tidak pernah diadili dan ia memegang jawaban menteri di pemerintahan Lebanon pada tahun 1990-an. Ia dibunuh dengan sebuah bom mobil di Beirut pada 24 Januari 2002, sementara ia bersiap-siap untuk memberikan kesaksian dalam sebuah peradilan Sharon.

 

Pada 24 September 2003, pengadilan tertinggi Belgia menolak pengaduan kejahatan perang terhadap Ariel Sharon, dan menyatakan bahwa pengaduan itu tidak mempunyai basis hukum untuk dijadikan tuntutan.

Disini dapat dilihat peran mahkamah pengadilan hukum internasional tidak menjalankan pencegahan serta pengadilan yang adil terhadap kasus genosida. Alasannya karena beberapa negara menolak amnesti yang diberikan oleh mahkamah pengadilan bagi para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia. Mereka menilai bahwa mengadili pelaku kejahatan tidak menjamin akan terulangnya kejadian yang serupa di masa depan. 

Beberapa sumber kewajiban untuk mengadili terdapat dalam konvensi internasional yang menyatakan bahwa Hak negara untuk memberikan amnesti terhadap suatu kejahatan dapat dilangkahi oleh perjanjian yang ditandatangani negara tersebut. Seperti dijelaskan Pasal 27 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, “salah satu pihak tidak boleh menggunakan ketentuan hukum nasionalnya sebagai justifikasi atas kegagalannya menaati sebuah perjanjian.” Beberapa konvensi yang diberlakukan diantaranya adalah konvensi jenewa 1949, konvensi genosida, dan konvensi penyiksaan. Konvensi-konvensi tersebut diberlakukan untuk pemberian amnesti terhadap orang-orang yang memiliki kriteria sesuai definisi dalam konvensi tersebut yang dinegosiasikan dalam konteks perang dingin, jadi konvensi tersebut diberlakukan hanya dalam situasi tertentu saja.